Libero.id - Israel sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia U-20 di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan sikap mengenai hal itu.

Sebanyak 24 negara sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia U-20 2023. Israel merupakan salah satu dari lima wakil Eropa yang lolos ke ajang yang akan berlangsung pada 20 Mei sampai 18 Juni 2023.

Keberadaan Israel menjadi perbincangan karena Indonesia tak mempunyai hubungan diplomatik dengan mereka. Indonesia juga dengan tegas tak akan membuka ruang untuk berhubungan dengan Israel terkait Palestina.

Lewat Ketua bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim, MUI memberikan pernyataan resmi tertulis kepada media.

View this post on Instagram

A post shared by Pengamat Sepakbola (@pengamatsepakbola)

"(Kehadiran timnas Israel dan rombongan pendukungnya) Ini adalah hal yang sangat sensitif di masyarakat luas khususnya di Indonesia, karena menyangkut dengan penjajahan zionis Israel terhadap bangsa Palestina yang dalam waktu panjang berlangsung hingga hari ini," kata Sudarnoto dalam keterangan tertulis yang dikutip Selasa (14/3).

"Ini pernah ditegaskan oleh Presiden Jokowi dan Menteri Luar Negeri RI, dan MUI mendukung sikap tegas ini," kata dia menambahkan.

MUI juga mengingatkan agar Indonesia, Pemerintah dan PSSI, tak membuka celah sedikitpun mengenai hal itu.

"Jangan ada celah sedikitpun dengan alasan apapun untuk mengkhianati amanat Pembukaan UUD 1945 dan merusak komitmen presiden sehingga membuka ruang bagi Israel untuk masuk ke Indonesia melalui jalur apapun, termasuk jalur Piala Dunia sepakbola U-20," kata Sudarnoto.

Kedatangan Israel, menurut MUI harus dipertimbangkan lagi. Mereka menilai akan terjadi pertentangan di tengah masyarakat.

"Sebelum terlambat, pemerintah seharusnya mempertimbangkan ulang keputusan menerima dan memberikan jaminan keamanan kepada timnas Israel. Jagalah republik ini dari kekuatan tertentu yang berusaha mempertentangkan masyarakat melalui even piala dunia sepak bola U-20," kata Sudarnoto.

"Jangan sampai terlambat masalah menjadi semakin kusut karena sikap pemerintah yang tidak akomodatif," kata dia menambahkan.

(muflih miftahul kamal/muf)