Libero.id - Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pemuda dan Olahraga, Muhadjir Effendy, mengomentari keikutsertaan Israel pada Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia. Muhadjir menyerahkan segala keputusan pada Undang-undang Dasar Negara Indonesia 1945.
Keikutsertaan Israel pada Piala Dunia U-20 2023 menuai polemik. Maklum, negara tersebut tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.
Namun, Israel sudah berhak ikut Piala Dunia U-20 2023 karena lolos mewakili Konfederasi Sepak Bola Eropa (UEFA). Sebagai tuan rumah, Indonesia tentu wajib menerima semua peserta Piala Dunia U-20 2023 tanpa terkecuali.
"Jadi, ini masih harus koordinasi dan saya baru menyiapkan pihak-pihak terkait. Segera saya kontak. Intinya, kita tetap berpegang pada komitmen. Ini bukan soal kebijakan, akan tetapi undang-undang," ujar Muhadjir kepada awak media.
Muhadjir Effendy menegaskan, Indonesia tetap harus patuh pada UUD 1945. Dalam UUD tersebut, terdapat alinea di mana penentangan terhadap segala bentuk penjajahan di dunia.
"Di dalam undang-undang dasar pada alinea pertama itu harus betul-betul dipegang tanpa kompromi. Jadi pegangannya adalah konstitusi, 'Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu' dan seterusnya," tegas Muhadjir Effendy.
Indonesia memang memiliki hubungan yang baik dengan Palestina. Adapun sampai saat ini, Israel merupakan negara yang berkonflik dengan Palestina.
Sementara itu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyerahkan keamanan Timnas Israel U-20 selama Piala Dunia U-20 2023 kepada Pemerintah Indonesia. Menurut Erick, soal keamanan berada di domain pemerintah.
"Kalau PSSI fokusnya ke penyelenggaraan. Kami fokus di situ dan fokus mempersiapkan pemerintah. Kalau urusan politik, itu domainnya bukan di kami. Itu jelas domain pemerintah," kata Erick Thohir.
Erick juga menyebut, sejauh ini sudah ada perjanjian antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang jadi venue Piala Dunia U-20 2023. Dalam perjanjian tersebut ada ikhwal keamanan para peserta yang jadi acuan seluruh tim, termasuk Timnas Isrel U-20.
"Pak Menpora menyatakan sudah ada Host City Agreement. Antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah," tegas Erick Thohir.
(muflih miftahul kamal/muf)
Opini