Libero.id - Setelah sepakbola Indonesia hanya mendapatkan sanksi ringan FIFA, muncul spekulasi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Kabarnya, otoritas pimpinan Gianni Infantino itu telah memutuskan Indonesia sebagai pengganti Peru, yang dicoret karena kurang siapnya infrastruktur. Benarkah? Ini kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir.
Kabar penunjukkan Indonesia sebagai penyelenggara Piala Dunia U-17 2023 sebenarnya sudah muncul sejak pembatalan drawing Piala Dunia U-20 2023 di Bali akibat penolakan Gubernur Bali,I Wayan Koster.
Ketika itu, muncul kabar bahwa Indonesia dan Peru bertukar posisi penyelenggara. Kemudian, Indonesia dibatalkan menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Dan, Argentina OTW jadi pengganti. Selanjutnya, tidak berselang lama giliran Peru dicoret dari Piala Dunia U-17 2023. Tapi, belum ada penggantinya.
Dengan belum adanya pengganti Peru, banyak orang yang ternyata masih berharap-harap cemas kalau Indonesia bisa bermain di Piala Dunia U-17 2023 sebagai penyelenggara.
Lalu, apa kata Erick Thohir? "Kita sebagai bangsa, berangan-angan dan bermimpi itu harus. Tapi, otoritas tertinggi sepakbola dunia itu adalah FIFA. Jadi, kalau bicara Piala Dunia U-17, saya juga bingung posisi dari mana," ujar Erick Thohir dalam sebuah wawancara.
Erick Thohir baru kembali dari Markas Besar FIFA untuk melobi sanksi Indonesia. Hasilnya, tidak ada banned yang dijatuhkan. PSSI ini hanya dihukum ringan dengan hanya dibekukan dana bantuan FIFA.
Mantan Presiden Inter Milan itu menyebut, sama sekali tidak ada pembicaraan soal Piala Dunia U-17 2023 yang baru saja dicoret dari Peru. "Belum ada jawaban dari FIFA. Ketika bertemu, mereka sama sekali tidak membicarakan tentang Piala Dunia U-17 2023," kata Erick Thohir.
"FIFA tentu punya proses, hukum, hingga administrasi. Tentu tidak semudah seakan-akan kita melakukan hal yang gampang. Mereka punya proses," ucap Erick Thohir.
"Kadang-kadang, kalau banyak yang bicara (pemindahan) Piala Dunia U-17 sudah pasti di Indonesia, saya bingung dari mana (sumber beritanya)? FIFA belum bicara (negara pengganti Peru). Sampai sekarang belum ada kepastian," beber Menteri Negera BUMN itu.
(mochamad rahmatul haq/anda)
Opini